WebBeberapa pasal dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban/ketentuan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a. Webbertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdata adalah: 1. Kesepakatan Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela
Asas-asas dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum perdata
Web15 feb 2024 · Di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dikenal lima macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian … WebPerkawinan berdasarkan asas mono- gami, yaitu seorang pria hanyadapat kawin pada waktu yang bersamaan dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya (Pasal 27 KUHPerdata). Karena KUHPerdata menganut asas monogami, maka bigami dan poligami merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 KUHPerdata. b. ilink phone
Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan
Web(mendasar). Salah satu perubahannya adalah munculnya asas monogami terbuka dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa asas perkawinan itu monogami. Akan tetapi, pada pasal selanjutnya, UU Perkawinan tersebut masih membuka jalan bagi para suami yang ingin … Web15 feb 2024 · Di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dikenal lima macam asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas konsensualisme, asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Asas Kebebasan Berkontrak; Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi … http://business-law.binus.ac.id/2024/01/11/monogami-mutlak-dalam-pasal-perzinahan/ ilink light with speaker